Kepala NFA: Pemerintah Indonesia Perkuat Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan

JAKARTA, HarianBerita.ID – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengajak Pemerintah Jepang untuk membangun ekosistem investasi bagi pemenuhan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kapala NFA, ekosistem investasi sangat dibutuhkan terutama pada komoditas buah-buahan, ikan, dan daging yang selama ini menjadi menu andalan MBG.

“Tadi kami sampaikan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia hari ini adalah mengundang investor untuk memenuhi kebutuhan kita yang cukup besar. Bila ada kesempatan (investasi) ini akan sangat baik, sehingga kebijakannya adalah membangun ekosistem yang bukan hanya ekspor saja, tapi bisa mensejahterakan petani-petani kita,” ujar Arief usai menerima kunjungan resmi Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Eto Taku di Kantor Pusat NFA, Jakarta pada Selasa (29/4/2025).

Arief mengatakan Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai jalan menuju kemandirian pangan. 

Adapun wujud dari upaya tersebut adalah mencapai swasembada pangan, di mana semua produksi yang dilakukan harus dilakukan di Indonesia.

“Dengan begitu, semua akses bisa dilakukan dengan mudah di Indonesia, kan swasembada itu artinya produksinya dilakukan di Indonesia,” katanya.

Mengenai peluang investasi, Arief mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, di mana angkanya mencapai 280 juta jiwa. Angka tersebut bahkan bisa bertambah hingga 300 juta lebih, seiring angka pencatatan penduduk dari tahun ke tahun.

“Jadi ini potensi kepadatannya sangat tinggi sekali, sehingga eksistensi seperti ekspor produk pangan kita bisa dengan mudah masuk ke Jepang. Artinya karantina di sana bisa menerima produk yang kita produksi sendiri,” katanya.

Meski demikian, Arief mengakui bahwa ekspor produk pangan ke Jepang bukanlah hal yang mudah mengingat Negeri Sakura tersebut memiliki regulasi dan standar yang tinggi.

“Tapi saya sampaikan ke mereka, silahkan dibicarakan bahwa di Indonesia juga ada regulasi dalam membangun investasi. Misalnya perusahaan investasi bisa melakukan ekspor sapi untuk diproduksi di dalam negeri,” jelasnya.